EDARAN.ID – Gerakan boikot produk pro Israel sudah memberikan dampak yang signifikan.
Gerakan ini tidak hanya massif di Indonesia, tapi juga masih dilakukan di berbagai negara.
Gerakan ini akibat dampak agresi Israel ke Palestina.
Kondisi tersebut membuat penjualan produk dari barang yang diboikot mengalami penurunan.
Karena mengalami penurunan penjualan, maka kemungkinan terjadi PHK sangat besar.
Ini terjadi bila pendapatan kurang dari biaya yang harus dikeluarkan.
Dikutip dari Republika, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menilai, pengusaha terlalu berlebihan jika isu boikot dijadikan alasan PHK.
Menurut dia, sebelum ada gerakan boikot produk pro Israel, PHK selalu terjadi dan dapat dilakukan dengan mudah.
“Saya melihat ini terlalu berlebihan apa yang dikhawatirkan para pengusaha terkait aksi boikot. Sepertinya kayak ancaman, mau ada boikot atau tidak PHK itu pasti terjadi dan sudah berlangsung lama,” kata Mirah, Selasa (5/12/2023).
Mirah menegaskan, selama ini gerakan boikot secara masif hanya terjadi pada situasi tertentu saja.
Dan jangka waktu boikot juga tidak berlangsung dalam waktu hingga tahunan.
Sehingga pengusaha mestinya tak perlu khawatir hingga menganggap perlu melakukan PHK.
Jauh sebelum adanya isu boikot produk pro-Israel, menurut Mirah, buruh Indonesia justru sudah mengalami PHK.
Bahkan, pemutusan kerja bisa dilakukan dengan mudah dan murah.
Ia menekankan, hal itu justru terjadi imbas kebijakan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka ruang luas bagi pemilik usaha melakukan PHK.
“Jadi, janganlah mengkambinghitamkan isu pemboikotan terhadap produk yang terafiliasi, pengusaha mau melakukan PHK hanya gara-gara ada boikot. Jadi, jangan mendompleng, lah,” pungkasnya.***
